Situs PA Mempawah dan PTA Palembang Terbaik

Jakarta|Disadur dari : Badilag.net
Hasil penilaian terhadap website pengadilan yang baru saja dirilis Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) atas dukungan the Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) cukup mengejutkan. Pengadilan-pengadilan di Pulau Jawa yang dulu mendominasi penilaian kini harus puas disalip oleh pengadilan-pengadilan dari luar Jawa.

PSHK menobatkan situs PA Mempawah dan situs PTA Banjarmasin sebagai situs pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding terbaik di lingkungan peradilan agama sekaligus terbaik dari seluruh lingkungan peradilan.

Menggunakan 47 kriteria untuk website pengadilan tingkat pertama, dengan skor maksimal 94, website PA Mempawah berhasil mendapatkan skor 73. Lima besar website PA di bawah PA Mempawah adalah website PA Ujung Tanjung (71), PA Kandangan (69), PA Pekalongan (68), dan PA Amuntai (68).

Sementara itu, menggunakan 46 kriteria untuk website pengadilan tingkat banding, dengan skor maksimal 92, website PTA Palembang memperoleh skor 54. Lima besar website PTA di bawah PTA Palembang adalah website PTA Surabaya (53), MS Aceh (52), PTA Bengkulu (52) dan PTA Bandarlampung (52).

Hasil assessment itu juga menunjukkan, dari seluruh lingkungan peradilan, nilai rata-rata tertinggi diperoleh oleh lingkungan peradilan agama. Rata-rata website PA mendapat skor 42,5 dan rata-rata website PTA memperoleh skor 40,28.

Koordinator Tim Penilai Mumammad Faiz Aziz menyatakan, penilaian dilakukan pada bulan November-Desember 2011. Penilaian dilakukan dengan metode ‘canded’. Artinya, tanpa pemberitahuan lebih dulu, diam-diam tim penilai melakukan pemantauan. Tim Penilai sengaja memakai metode ini agar proses penilaian berjalan objektif. Ini sekaligus melanjutkan model penilaian yang dipakai NLRP sebelumnya.

“Pertimbangan kami, dengan melakukan penilaian secara diam-diam, akan terlihat pengadilan mana yang rajin dan inovatif tanpa ada mobilisasi dari pimpinan di pusat,” kata Aziz.

Tim penilai terdiri dari 8 orang dan melakukan penilaian terhadap 825 pengadilan dari seluruh lingkungan peradilan serta Mahkamah Agung dan satuan kerja eselon I di bawahnya. Setiap orang minimal menilai 100 website.

“Kami lakukan triple check karena bisa jadi dalam hitungan menit atau detik ada perubahan. Sehari paling tidak kami memantau 9 website untuk semua lingkungan. Fokus kami pada konten atau kelengkapan isi, bukan pada tampilan website,” ujar Aziz, ketika menyosialisasikan hasil penilaian ini ke Ditjen Badilag beberapa waktu lalu.

Proses pemantauan dilanjutkan dengan analisis dan penilaian berdasarkan kriteria dan ukuran penilaian yang telah ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan penilaian sebelumnya yang hanya menggunakan 16 kriteria, kali ini kriteria yang dipakai jauh lebih banyak. Acuannya adalah SK KMA 144/2007, SK KMA 1-44/2007, UU Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan terkait.

“Untuk pengadilan tingkat pertama tidak sama dengan pengadilan tingkat banding. Perbedaannya di informasi tentang jadwal sidang,” Aziz menambahkan.

Hasil penilaian ini, menurut Aziz, dapat menggambarkan sejauh mana keterbukaan informasi dan transparansi publik telah berjalan di lembaga peradilan.

Akan mendapat award

Dirjen Badilag Wahyu Widiana sangat bahagia mendapat laporan penilaian ini. Ucapan terima kasih diberikannya kepada AIPJ dan PSHK yang telah bekerja keras melakukan penilaian.

“Atas nama pimpinan Dtjen Badilag, saya menyampaikan selamat kepada pengadilan-pengadilan yang meraih skor tertinggi. Yang belum mendapat skor tinggi, ayo lebih giat dan semangat lagi,” serunya.

Diakui Dirjen, hasil penilaian kali ini tidak terlalu optimal karena tim penilai sebelumnya tidak menyosialisasikan parameter penilaian sehingga satker-satker kurang mempersiapkan diri. Karena itu, ke depan Dirjen berharap agar tiap satker di lingkungan peradilan agama terus memperbaiki konten websitenya sesuai kriteria yang ditentukan.

“Dalam waktu dekat, akan ada lagi assessment yang dilakukan AIPJ dan PSHK. Hasilnya akan kita kombinasikan dengan hasil penilaian yang sekarang,” Dirjen menjelaskan.

Sebagaimana pernah dikabarkan sebelumnya, Ditjen Badilag akan kembali memberikan penghargaan kepada pengadilan-pengadilan yang website-nya mendapat nilai tertinggi. Religious courts website award itu merupakan bagian religious courts reform awards.

Pemberian penghargaan itu akan dilaksanakan dalam momen perayaan 130 tahun peradilan agama yang rencananya digelar di Jakarta pada semester kedua tahun ini.

"Jadi, yang mendapat skor tertinggi kali ini tidak otomatis menjadi juara. Masih ada penilaian sekali lagi. Kita akan kombinasikan hasil penilaian itu dengan cara tertentu dan nanti akan kita ketahui siapa yang juara dan berhak mendapat award," tandas Dirjen.

Judul : Sebuah Penilaian atas Website Pengadilan Tahun 2011
Penerbit : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
Ukuran File : 14 MB
File : Sebuah Penilaian atas Website Pengadilan Tahun 2011 (e-book version).pdf